Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (link download file)
BAB I - KETENTUAN UMUM
BAB II - PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN
BAB III - PENUNTUTAN
BAB IV - MEKANISME KEADILAN RESTORATIF
BAB V - UPAYA PAKSA
BAB VI - HAK TERSANGKA DAN TERDAKWA
BAB VII - HAK SAKSI, KORBAN, PENYANDANG DISABILITAS, PEREMPUAN, DAN ORANG LANJUT USIA
BAB VIII - ADVOKAT DAN BANTUAN HUKUM
BAB IX - BERITA ACARA
BAB X - SUMPAH ATAU JANJI
BAB XI - WEWENANG PENGADILAN UNTUK MENGADILI
BAB XII - KONEKSITAS
BAB XIII - GANTI RUGI, REHABILITASI, RESTITUSI, DAN OMPENSASI
BAB XIV - PENGGABUNGAN PERKARA GANTI RUGI
BAB XV - PEMERIKSAAN DI SIDANG PENGADILAN
BAB XVI - UPAYA HUKUM BIASA
BAB XVII - UPAYA HUKUM LUAR BIASA
BAB XVIII - KORPORASI
BAB XIX - PELAKSANAAN PUTUSAN PENGADILAN
BAB XX - PENGAWASAN DAN PENGAMATAN PELAKSANAAN PUTUSAN PENGADILAN
BAB XI - SISTEM PERADILAN PIDANA BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI
BAB XII - KETENTUAN PERALIHAN
BAB XIII - KETENTUAN PENUTUP
(GF, last update 22-02-2026)